Opini Publik kemudian Gugatan ke MK RI : Gugatan Hukum terhadap Kebijakan RUU Minerba dalam Konteks Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

OLEH LAMEMA PARANDY

Tulisan ini adalah ringkasan dari Gugatan Lamema Parandy yang di ringkas dengan beberapa aspek secara ringkas sebagai berikut :

Latar Belakang
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menciptakan preseden penting dalam proses legislasi di Indonesia. Putusan ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan undang-undang, termasuk hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan . Namun, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), prinsip-prinsip ini tampaknya diabaikan.

Latar Belakang
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menciptakan preseden penting dalam proses legislasi di Indonesia. Putusan ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan undang-undang, termasuk hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan . Namun, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), prinsip-prinsip ini tampaknya diabaikan.

Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU Minerba

1. Pasal 51 ayat (1): Pemberian WIUP Mineral Logam melalui lelang atau prioritas kepada badan usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Kebijakan ini berpotensi meminggirkan partisipasi masyarakat lokal dan menciptakan monopoli oleh korporasi besar .
2. Pasal 51A ayat (1): Pemberian WIUP kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Meskipun bertujuan mendukung riset, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan jika tidak disertai mekanisme pengawasan yang ketat .
3. Pasal 51B ayat (1) dan (3): Pemberian WIUP dalam rangka hilirisasi kepada badan usaha swasta dan UMKM. Kebijakan ini berisiko mengabaikan prinsip keadilan sosial dan lingkungan, terutama jika tidak melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan .
4. Pasal 75 ayat (2): Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada BUMN, BUMD, badan usaha swasta, atau badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan jika tidak diatur dengan jelas .

Gugatan Hukum Kepada Pemerintah (Menteri ESDM dan Kementerian Terkait)
Berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, kami menuntut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta kementerian terkait untuk:

1. Menghentikan Proses Legislasi RUU Minerba: Hingga partisipasi masyarakat yang bermakna dipastikan dan semua masukan dipertimbangkan secara transparan .
2. Mengadakan Konsultasi Publik yang Inklusif: Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal di lingkungan pertambangan, akademisi, dan LSM /NGO dalam proses penyusunan RUU .
3. Meninjau Ulang Pasal-Pasal Kontroversial: Memastikan bahwa pemberian WIUP dan IUPK dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan .
4. Menerbitkan Peraturan Pelaksanaan yang Sesuai: Menjamin bahwa kebijakan strategis dan berdampak luas, seperti hilirisasi tambang, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi

enutup

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menuntut transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Namun, RUU Minerba justru mengabaikan prinsip-prinsip ini, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, kami mendesak Menteri ESDM dan kementerian terkait untuk segera meninjau ulang RUU ini dan memastikan bahwa proses legislasi dilakukan sesuai dengan semangat konstitusi dan kepentingan rakyat .

enutup

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menuntut transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Namun, RUU Minerba justru mengabaikan prinsip-prinsip ini, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, kami mendesak Menteri ESDM dan kementerian terkait untuk segera meninjau ulang RUU ini dan memastikan bahwa proses legislasi dilakukan sesuai dengan semangat konstitusi dan kepentingan rakyat .

Penutup

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menuntut transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Namun, RUU Minerba justru mengabaikan prinsip-prinsip ini, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, kami mendesak Menteri ESDM dan kementerian terkait untuk segera meninjau ulang RUU ini dan memastikan bahwa proses legislasi dilakukan sesuai dengan semangat konstitusi dan kepentingan rakyat .

Referensi

• Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020
• Analisis Kontekstual Putusan MK
• Konsep Partisipasi Bermakna
• Analisis Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

Untuk diskursus perizinan di indonesia terutama segala permasalahan perizinan tambang di indonesia Joint dengan komunitas perizinan indonesBuka tautan ini untuk bergabung ke komunitas WhatsApp Perizinan Indonesia :

1. Komunitas Perizinan Indonesia di sini

a. Group WA Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung Klik Disini

b. Group WA Perizinan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Klik Disini

c. Group WA Perizinan Lingkungan Klik Disini

d. Group WA Perizinan Tambang di Indonesia Klik Disini

Selesaikan semua perizinan, Sertfikasi dan Konsultasi usaha anda hanya di myizin.com
lihat profil kami di www.myizin.com*

hubungi
WA Julia 081333988849
WA Hulio 087783382629
WA Gusti Dian +62 857-1876-8788