Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar

Investasi usaha jasa akomodasi pariwisata sebagai jantung kehidupan masyarakat Bali sejak puluhan tahun silam. Warna-warni warisan budaya di Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi jutaan wisatawan yang singgah, mempelajari budaya nusantara dan bahkan memutuskan untuk menetap di Bali. Meningkatnya jumlah wisatawan selaras dengan meningkatnya tawaran investor di Bali yang tertarik dengan investasi dalam industri pariwisata yang dianggap sangat menjanjikan sebelum pandemi.

Adanya pandangan yang menghendaki agar perusahaan bermanfaat bagi masyarakat atau negara, sehingga di samping tujuan mencari keuntungan atau laba sebagai tujuan utama, ada tujuan lain yang mesti dicapai seperti peduli pada masyarakat sekitar, lingkungan dan sebagainya (Sidabalok, 2012) Problem konteks dalam proses pembentukan hukum dapat berbentuk: hukum berbeda dengan ekspetasi komunitas, hukum mengabaikan ekspektasi komunitas (Putra, 2016). Setiap investasi baru ataupun yang melakukan perpanjangan perijinan oleh pelaku usaha jasa pariwisata akomodasi seperti pondok wisata, villa, hotel bintang memiliki persyaratan pendaftaran perjinan tersendiri yang berbeda sesuai dengan kategori dan jenis usaha jasa akomodasi pariwisata. Pasal 15 (2) Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah progresif dengan berasaskan keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan
rakyat, baik lahir maupun bathin. Sasaran pembanguna ekonomi dimaksudkan untuk mengurangi pembangunan dan mengentaskan kemiskinan (Astawa & Sedana, 2017). Gedung merupakan bangunan tempat proses penyelenggaraan pemerintahan, layanan masyarakat ataupun kegiatan masyarakat atau individu yang mempunyai nilai ekonomis dan sosial. Untuk itu bangunan gedung perlu dalam kondisi andal yang berarti dapat memberikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi penghuninya, sehingga perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang keandalan suatu bangunan Gedung (Cholida, Purwanti, Sudarmanto, & Anggraini, 2020). Terjadinya kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi menyebabkan kegagalan Gedung tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi dapat disebabkan oleh faktor teknis dan faktor non teknis (Nur’aeni,
2018). Berkaitan dengan penerapan Online Single Submission (“OSS”) diterapkan pemerintah guna merampingkan proses perijinan uasaha yang selama ini dianggap sangat tidak efisien dan membutuhkan banyak waktu dan biaya, mewajibkan seluruh Perseroan Terbatas (“PT”) yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (“NIB”)
dan lebih lanjut menyesuaikan izin-izin yang telah diperoleh oleh masing-masing PT tersebut sebelumnya, baik yang berkaitan dengan operasional maupun non-operasional, dengan izin -izin yang dikeluarkan oleh OSS. Lebih lanjut, sebagai dampak dari penerapan OSS tersebut, Perseroan yang telah mengajukan dan mendapatkan Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) namun belum berlaku efektif, dikarenakan harus
memenuhi komitmen-komitmen lainnya yang salah satunya adalah Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”). Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus oleh Pemerintah Pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan, diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.
27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan. Kini telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan yang tidak mengubah ketentuan umum pasal 1 angka 4 tersebut. Dalam pemenuhan komitmen-komitmen tersebut, proses untuk mengajukan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha Penyediaan Akomodasi jenis Usaha Hotel (“TDUP-Hotel”) ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“DPM&PTSP”) Kota Denpasar, mendapati bahwa salah satu syaratnya adalah SLF. Namun, berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang mengatur terkait dengan Standar Usaha Hotel yaitu Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel tertanggal 24 September 2019, telah
meniadakan SLF sebagai salah satu persyaratan dasar untuk Usaha Hotel. Terdapat beberapa peraturan hukum yang tumpang tindih yang mengatur permasalahan SLF; dan diduga terdapat penerapan dasar hukum yang kurang tepat oleh DPM & PTSP Kota Denpasar berkaitan dengan penerapan SLF. Jumlah konsultan SLF yang belum memadai mengakibatkan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan rekomendasi sertifikasi ini, dibutuhkan penelitian yang mendalam mengenai urgensi, sasaran penerapan SLF bangunan bagi seluruh pelaku usaha jasa akomodasi pariwisata di Kota Denpasar. Dilihat dari penjelasan tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Penerapan pengaturan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan di Provinsi Bali. Urgensi penerapan komitmen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Provinsi Bali